BERITAZONA24.COM, DUMAI — Temuan sekitar 23 ton atau 2.000 karton minyak goreng merek MinyaKita di sebuah ruko yang diduga difungsikan sebagai gudang di kawasan tengah Kota Dumai semakin memperkuat desakan agar pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Temuan lapangan pada Rabu (7/10) tersebut membuka sejumlah persoalan serius yang tidak bisa hanya dipandang sebagai aktivitas perdagangan biasa. Mulai dari kesesuaian skala usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), kelengkapan legalitas distribusi MinyaKita, penggunaan truk bertonase besar, hingga dugaan pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, ribuan karton MinyaKita itu merupakan hasil pembongkaran barang yang berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari sebelumnya. Jumlah yang mencapai puluhan ton tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah aktivitas di lokasi itu benar-benar sebatas pengecer sebagaimana dokumen usaha yang ditunjukkan pengelola, atau justru telah menjalankan fungsi distribusi dalam skala lebih besar?

2.000 Karton MinyaKita, Masih Layakkah Disebut Pengecer?

Di lokasi, pengelola disebut menunjukkan NIB yang mencantumkan kegiatan usaha sebagai pengecer MinyaKita. Namun, keberadaan NIB tersebut belum dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan legalitas, terutama apabila aktivitas nyata di lapangan melibatkan penyimpanan dan penyaluran barang dalam jumlah besar.

Temuan sekitar 23 ton atau 2.000 karton patut menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk menguji kesesuaian antara kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen dengan praktik operasional sebenarnya.

Petugas di lapangan juga disebut tidak menemukan dokumen izin atau bukti legalitas sebagai distributor tingkat pertama (D1) maupun distributor tingkat kedua (D2).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai asal barang, jalur distribusi, pihak pemasok, serta dasar hukum penyaluran MinyaKita yang berada di lokasi tersebut.

Dalam tata kelola Minyak Goreng Rakyat, pelaku usaha yang terlibat dalam rantai distribusi MinyaKita memiliki ketentuan tersendiri. Permendag Nomor 43 Tahun 2025 mengatur pelaku usaha yang meliputi produsen, D1, D2, Perum BULOG, BUMN pangan, dan pengecer, dengan kewajiban pendaftaran dalam sistem yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Artinya, dokumen NIB sebagai pengecer tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai pengganti seluruh persyaratan distribusi. Jika kegiatan faktual tidak sesuai dengan perizinan dan status usaha, maka instansi berwenang perlu menguji dugaan ketidakpatuhan tersebut berdasarkan dokumen dan mekanisme distribusi yang berlaku.

Pertanyaan publik pun semakin relevan: jika benar hanya pengecer, untuk apa stok dalam jumlah sebesar itu berada di lokasi yang diduga digunakan sebagai gudang? Siapa pemasoknya, ke mana barang akan disalurkan, dan apakah seluruh mata rantai distribusinya dapat dipertanggungjawabkan?

Truk Roda 10 Masuk Tengah Kota, Dishub Mengaku Tidak Pernah Memberikan Izin

Persoalan berikutnya menyangkut kendaraan pengangkut. Sebelumnya, kendaraan roda 10 yang diduga membawa MinyaKita terpantau memasuki kawasan perkotaan dan melakukan aktivitas bongkar muat pada dini hari di sekitar Jalan Cempedak, menuju kawasan simpang Jalan Semangka, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kabid Lalu Lintas Dishub Dumai, Mirwan Nuzul, menegaskan bahwa kendaraan angkutan bertonase besar harus mengantongi izin.

Sementara itu, Kabid Angkutan Dishub Dumai, Dedek Zulkarnain Aris, menyatakan pihaknya tidak pernah memberikan izin terkait kendaraan yang dokumentasinya diperlihatkan kepada awak media.

Apabila benar kendaraan roda 10 itu memasuki kawasan yang dibatasi tanpa izin yang dipersyaratkan, maka persoalannya bukan lagi sebatas aktivitas bongkar muat yang mengganggu ketertiban. Kepatuhan terhadap rute, kelas jalan, ketentuan tonase, dimensi kendaraan, dokumen angkutan, dan waktu operasional juga harus diperiksa.

Publik menanti penjelasan dari instansi terkait secara terbuka apakah kendaraan tersebut telah diperiksa, apakah ada pelanggaran yang ditemukan, serta langkah apa yang akan diambil terhadap kendaraan dan pihak yang bertanggung jawab.

Terlebih, apabila aktivitas tersebut berlangsung berulang kali, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan dan mengapa pelanggaran yang diduga terjadi belum terlihat berujung pada tindakan nyata.

Dispertaru Tegaskan Gudang Tidak Dibenarkan di Kawasan Tersebut

Persoalan semakin kompleks setelah Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Dispertaru) Kota Dumai, Muhammad Mufarizal, S.T., M.IP., menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri 2021–2041, lokasi yang disorot merupakan kawasan perdagangan dan jasa, bukan peruntukan pergudangan.

Dalam keterangannya yang diberitakan pada 7 Oktober 2026, Mufarizal menegaskan bahwa kegiatan pergudangan di kawasan tersebut tidak dibenarkan sesuai ketentuan RDTR. Ia juga menyebut perizinan ruko berada pada kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pernyataan tersebut semestinya menjadi dasar bagi instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap fungsi bangunan dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

Jika sebuah ruko yang peruntukannya untuk perdagangan dan jasa ternyata secara faktual digunakan sebagai tempat penyimpanan serta distribusi barang dalam skala besar, maka kesesuaian pemanfaatan ruangnya perlu diuji berdasarkan ketentuan RDTR, RTRW, dan dokumen perizinan yang berlaku.

Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019–2039 serta Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2021 menjadi rujukan penting dalam pemeriksaan tersebut.

Bukan Satu Persoalan, Melainkan Rangkaian Dugaan Ketidaksesuaian

Apabila seluruh temuan tersebut dilihat secara bersamaan, terdapat beberapa aspek yang perlu diuji secara terpisah tetapi saling berkaitan.

Pertama, kesesuaian antara NIB pengecer dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, kelengkapan legalitas dan keterlacakan rantai distribusi MinyaKita, termasuk status D1 atau D2 apabila aktivitasnya memenuhi kategori tersebut. Ketiga, legalitas kendaraan pengangkut bertonase besar yang memasuki kawasan kota. Keempat, kesesuaian fungsi bangunan dengan peruntukan ruang dan perizinan yang dimiliki.

Keempat persoalan ini tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti terjadinya tindak pidana. Namun, kombinasi temuan tersebut cukup menjadi alasan bagi instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terpadu secara serius, objektif, dan terdokumentasi.

Pemeriksaan juga perlu menjangkau asal-usul 2.000 karton MinyaKita tersebut, faktur pembelian, identitas pemasok, tujuan penyaluran, catatan stok, dokumen pengangkutan, serta legalitas tempat penyimpanan.

Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada pemeriksaan fisik barang, tetapi mampu menjawab apakah seluruh aktivitas usaha telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Sanksi: Dari Administratif hingga Proses Hukum

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pihak terkait dapat menghadapi konsekuensi sesuai jenis pelanggaran dan aturan yang secara spesifik dilanggar.

1. Dugaan ketidaksesuaian kegiatan usaha dan distribusi MinyaKita. Apabila terbukti kegiatan distribusi tersebut tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan atau melanggar ketentuan tata kelola, pelaku usaha dapat dikenai tindakan administratif sesuai peraturan yang berlaku.

2. Dugaan pelanggaran angkutan barang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 301, misalnya, mengatur ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000 bagi pengemudi angkutan barang yang menggunakan jaringan jalan tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Pasal 307 mengatur ancaman kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000 atas pelanggaran tertentu terkait tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan angkutan umum barang.

3. Dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Penggunaan ruko sebagai gudang terbukti bertentangan dengan ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan, pemerintah dapat menempuh penegakan administratif sesuai ketentuan penataan ruang dan perizinan berusaha, termasuk perintah penyesuaian atau penghentian kegiatan.

4. Dugaan tindak pidana atau penyalahgunaan kewenangan. Jika pemeriksaan menemukan bukti unsur tindak pidana, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan, aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang relevan. 

Temuan sekitar 23 ton MinyaKita, dokumen yang disebut hanya menunjukkan status pengecer, tidak ditemukannya dokumen D1 atau D2 oleh petugas di lapangan, kendaraan roda 10 yang menurut keterangan Dishub tidak memperoleh izin dari instansi tersebut, serta pernyataan Dispertaru mengenai peruntukan ruang, merupakan rangkaian persoalan yang layak ditangani secara terpadu.

Polres Dumai, instansi perdagangan yang berwenang, Dishub, Dispertaru, PTSP, Satpol PP, serta pemerintah daerah perlu menjalankan fungsi masing-masing secara terukur dan transparan. DPRD Dumai juga dapat menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan mengenai langkah yang telah dan akan dilakukan.

Publik kini menunggu tindakan nyata: pemeriksaan dokumen, penelusuran rantai pasok, verifikasi perizinan kendaraan, pengecekan kesesuaian tata ruang, dan penetapan langkah hukum apabila pelanggaran terbukti.

Sebab, persoalan ini bukan semata tentang 2.000 karton MinyaKita. Ini menyangkut kepastian hukum, tata kelola distribusi barang kebutuhan pokok, ketertiban lalu lintas, serta konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan di wilayahnya sendiri.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu dan memberikan ruang kepada pengelola dan pemasok untuk menyampaikan klarifikasi. ***